Padang|Taranews.id– Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Barat memberikan apresiasi dan mendukung langkah tegas Wagub Sumbar Vasko Ruseimy terhadap kapal nelayan menggunakan pukat hela atau mini trawl di wilayah laut Sumbar.
“Tindakan tegas Pak Wagub kami apresiasi dan dukung penuh karena memberi perlindungan pada nasib nelayan dan keselamatan lingkungan laut dari ancaman kerusakan,” kata ketua DPD HNSI Sumatera Barat, H.Lazuardi Erman dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan, Rabu (4/6/2025).
Menurut Lazuardi, sikap tegas dan keberhasilan operasi penangkapan yang dilakukan Wagub Vasko ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan nelayan tradisional yang selama ini dirugikan oleh praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, merusak terumbu karang dan keberlanjutan lingkungan pesisir, paradok dengan kebijakan blue economy kementerian kelautan dan perikanan yang menjadi mainstream saat ini serta melanggar regulasi yang berlaku.
Sebelumnya para nelayan tradisional Air Bangis telah melaporkan aktivitas illegal mini trawl dan pukat haramau di perairan Sumbar yang sangat meresahkan tersebut kepada Pemprov Sumbar. Karena itu, mereka mengungkapkan rasa terima kasih kepada respons cepat terhadap laporan mereka tersebut.
Rizal, perwakilan nelayan Air Bangis, menyampaikan apresiasi tinggi atas kepemimpinan langsung Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy, dalam menangani permasalahan tersebut.
“Operasi pertama yang dipimpin Wagub Vasko pada 12 Mei 2025 menghadapi tantangan cuaca buruk dengan gelombang tinggi yang menghalangi pelaksanaan misi,” kata Rizal dalam pernyataannya, Jumat (30/5/2025).
Para nelayan tradisional, lanjut Rizal, menyatakan harapan besar bahwa tindakan tegas yang dilakukan oleh Wagub Vasko, Pemprov Sumbar, kepolisian, dan instansi terkait akan memberikan peringatan keras kepada nelayan dari luar Sumbar. “Kami berharap pelaku yang menggunakan alat tangkap terlarang tidak lagi berani memasuki perairan Sumatera Barat,” katanya.
Komunitas nelayan Air Bangis secara khusus mengucapkan terima kasih atas gerakan yang diinisiasi Wakil Gubernur Sumbar.
Dari sisi penegakan hukum, nelayan tradisional menekankan pentingnya penangkapan kapal pengguna pukat harimau tidak dilepaskan begitu saja.
“Kami berharap ini menjadi momen bersejarah dalam langkah pemberantasan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Sumatera Barat,” katanya.
Harapan utama nelayan tradisional adalah agar tindakan hukum yang diterapkan dapat memberikan efek jera yang signifikan kepada para pelaku.
Mereka khawatir jika proses pembebasan dilakukan, para nelayan ilegal tersebut tidak akan merasa jera karena menganggap pelanggaran yang dilakukan tidak memiliki konsekuensi serius.
“Kapal yang telah tertangkap seharusnya tidak dibebaskan lagi untuk memastikan efektivitas efek jera. Proses pembebasan akan memberikan sinyal yang salah kepada pelaku potensial lainnya bahwa mereka dapat dengan mudah terlepas dari sanksi hukum,” katanya. (***)
